Limbah Pengeboran Sumur Minyak dugaan Ilegal di Kecamatan Darul Ihsan, Aceh Timur Cemari Lingkungan ” LSM Gmicak Desak DLH Sidak
Aceh Timur | Limbah cair hasil pengeboran sumur minyak yang diduga tanpa izin di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, dilaporkan mengalir ke saluran persawahan warga. Belasan hektar lahan pertanian tercemar, tanaman padi mengering dan mati. Warga meminta pihak berwenang segera menindaklanjuti.
Pantauan media di lokasi, Jumat (09/11/2026), terlihat jelas lapisan minyak mengambang di air saluran persawahan. Selain menimbulkan aroma tak sedap, belasan hektar tanaman padi terlihat layu dan mengering. Tanah di sekitar lokasi juga tampak tertutup bekas aliran limbah pengeboran yang terbuang begitu saja.
Seorang petani pemilik sawah yang enggan disebut namanya mengaku telah berkali-kali mengeluh kepada pihak pengelola maupun kepala desa, namun belum ada perubahan.
“Sudah beberapa kali saya sampaikan, jangan buang limbah di sini, nanti padi mati. Lihat sendiri, berapa hektar yang sudah rusak. Minyaknya mengambang di air,” ujarnya di pinggir sawah.
Warga lain, TL, mengatakan tanaman padinya tumbuh tidak normal karena air yang mengalir ke persawahan tercemar limbah minyak. “Sudah beberapa kali terjadi,” keluhnya.
Tim dari Polres Aceh Timur dilaporkan telah mendatangi lokasi. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut maupun penjelasan dari pihak pengelola sumur tersebut. Warga meminta Kapolres Aceh Timur segera turun tangan.
“Kami meminta Pak Kapolres bertindak. Ini sumur ilegal dan merusak mata pencaharian kami. Harus ada tanggung jawab,” tegas warga.
Bila terbukti maka, Pelaku Terancam Hukuman Berlapis
Pengeboran minyak tanpa izin serta pembuangan limbah yang mencemari lingkungan merupakan pelanggaran serius yang diancam hukuman berat:
1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi — Pasal 52 dan Pasal 55
Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa hak atau izin, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 Miliar.
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Pasal 98 dan Pasal 100
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp 3 Miliar dan paling banyak Rp 10 Miliar.
Selain sanksi pidana, pelaku juga wajib membersihkan lahan yang tercemar, memulihkan kondisi lingkungan, dan mengganti kerugian yang dialami warga.
Supriyanto (ilyas) Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (Gmicak), meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau instansi terkait untuk turun tangan menangani dugaan pencemaran dan pelanggaran aturan limbah dugaan ilegal tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola sumur maupun instansi terkait. (Tim Sembilan)
